PERHATIAN ... Aplikasi SPM Versi 14.1.0 ( terintegrasi dengan Aplikasi Perencanaan Kas / RENKAS G2 untuk Satker ) telah tersedia di Menu Download-Aplikasi... Terima kasih ..

Jumat, 27 Desember 2013

" Membludak di Akhir Tahun"



Suasana yang bisa digambarkan pada saat akhir tahun anggaran 2013, penumpukan penyerapan anggaran yang dilakukan satuan kerja atau yang biasa disingkat satker pada wilayah kerja KPPN Atambua pada bulan Desember terjadi lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker KPPN Atambua, Agus Nursetyanto dalam kesempatan tersebut saat ditemui mengatakan bahwa berbagai upaya sistematis telah dilakukan oleh KPPN Atambua selaku Kuasa BUN di daerah dengan harapan hal tersebut tidak akan terulang di tahun anggaran berikutnya, namun tingkat kesadaran dari pihak satker sendiri yang masih kurang, walaupun demikian KPPN Atambua tetap semangat dan tulus dalam melayani satuan kerja. Agus Nursetyanto dalam kesempatan tersebut pun terjun langsung dalam melayani satker yang ingin berkonsultasi membantu teman-teman front office (FO) dan customer service office (CSO). Pada kesempatan yang sama saat ditemui tim redaksi Kepala KPPN Atambua, Subur Riyadi menuturkan bahwa pada masa seperti ini, mengingatkan kepada seluruh pegawai agar tetap berpedoman pada aturan yang berlaku. Subur Riyadi juga mengatakan bahwa dirinya bersama pegawai lain bekerja sampai larut di kantor semenjak pelaksanaan akhir tahun anggaran. “Hal ini demi menjaga moril para pegawai untuk tetap semangat dan bertanggung jawab dalam bekerja” tutur Subur Riyadi.
Pantuan kamera redaksi juga terlihat suasana riuh di ruang Front Office (FO) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Atambua, ruang tunggu penuh sesak oleh satuan kerja (satker), menunggu antrian pengajuan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS), mereka membawa setumpuk berkas SPM yang memang pada hari itu batas pengajuan terakhirnya. Petugas keamanan menuturkan sejak pukul 06.00 WITA (jam 6 pagi) para satker telah berdatangan meskipun loket antrian FO belum dibuka. Dan hingga malam masih banyaknya kendaraan bermotor yang parkir di halaman parkir Gedung KPPN Atambua, dan beberapa pegawai dari satuan kerja yang terlihat sedang menunggu sambil duduk-duduk di lokasi parkiran. **

Jumat, 20 Desember 2013

Per-43/PJ/2013 tentang Surat Setoran PBB

Direktorat Jenderal Pajak melalui Per-43/PJ/2013 tentang Bentuk dan Isi Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan terhitung mulai 01 Januari 2014 telah mencabut Per-59/PJ/2009. Dengan demikian bentuk dan formulir isian Surat Setoran PBB harus mengikuti sebagaimana telah ditetapkan.

Bentuk formulir Surat Setoran PBB mulai tahun 2014 adalah sebagai berikut :


Tingkatkan Kualitas LKPP TAHUN 2013, Seksi Verak & KI KPPN Atambua adakan Sosialisasi di Kefamenanu dan Atambua


 Dalam rangka menghadapi akhir tahun anggaran 2013, khususnya persiapan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2013 tingkat KPPN. Sesuai amanat Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-42/PB/2013, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Atambua melaksanakan Sosialiasi langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran 2013 bidang akuntansi dan pelaporan keuangan dengan mengambil tema “Dengan Melaksanakan Rekonsiliasi Yang Benar dan Tepat Waktu, Bersama-sama Kita Tingkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013”. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan di dua tempat berbeda untuk tiap kabupaten wilayah kerja KPPN Atambua, dimulai pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 bertempat di Aula Hotel Nusantara Kota Atambua untuk Satuan Kerja Kab. Belu dan Malaka, dan pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 bertempat di Aula Hotel Liverno Kota Kefamenanu untuk Satuan Kerja Kab. Timor Tengah Utara. 

Rabu, 18 Desember 2013

Jam Layanan Penerimaan Negara Akhir TA 2013

Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2013, tidak hanya mengatur dari sisi pengeluaran negara saja. Namun juga berusaha mengamankan target penerimaan negara pada posisi tahun anggaran 2013. Sehingga wajib pajak/wajib setor dalam menjalankan kewajibannya tidak mengalami hambatan .
Untuk itu melalui surat No. S-7956/PB/2013 yang ditujukan kepada direksi Bank/Devisa/Pos Persepsi seluruh Indonesia telah memberikan petunjuk yang jelas mengenai jam buka layanan penerimaan negara.
Isi selengkapnya surat dimaksud dapat dilihat di bawah ini :

Selasa, 17 Desember 2013

Update Data Base Peraturan

Download database Peraturan yang ditambahkan pada hari ini :
1. S-7899/PB/2013 ttg Pengalihan Pengelolaan Adm Bel.Peg Polri dari KPPN ke Polri Pasca Pilot Project
2. S-8078/PB/2013 tentang Mekanisme Pembay Gaji Induk Januari 2014 bagi Personil TNI
3. Per.Bersama Menkeu/Menhan No PMK.67/PMK.05/2013 ttg Mekanisme Pelaks. APBN di lingk. TNI
4. Lampiran PMK 67/PMK.05/2013 tentang mekanisme APBN di Lingkungan Kemenhan dan TNI
5. SE-51/PB/2013 Juknis Pemby. Jaminan Kes.Hakim AD HOC Lingk.MA & Badan Peradilan dibawahya
6. SE-26/PB/2013 tentang Tunjangan Khusus Wilayah Pulau Kecil Terluar dan/ Perbatasan - POLRI
7. SE-38/PB/2013 Uang Kehormatan anggota KPU
8. SE-38/PB/2012 tentang Besaran Gaji Hakim berdasar PP 94/2012 dan Tunjangan Kemahalan
9. SE-06/PB/2013 tentang Besaran Tunjangan Hakim AD HOC berdasar PP 5/2013





 Silakan unduh di sini KLIK > DOWNLOAD

Update Aplikasi SPM 2014 Versi 14.0.1

- Telah tersedia Update SPM 2014 versi 14.0.1 tanggal 16 Desember 2013.
- Hal yang di perbaiki adalah :
   Penambahan Kode Jenis SPM Gaji Lainnya dan Non Belanja Pegawai.
- File Update dapat di download di sisni KLIK > DOWNLOAD
- Sebelum melakukan update di harapkan untuk selalu back up terlebih dahulu.
- Cara melakukan update dapat di lihat di bawah ini :

Senin, 16 Desember 2013

Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara dan Pembayaran Gaji Induk Januari 2014 lingkup TNI

Per. Bersama Kemenkeu/Kemhan
A. PMK 67/PMK.05/2013
Melalui PMK 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN, telah diatur mekanisme yang berhubungan dengan pelaksanaan pembayaran atas beban APBN . Namun demikian dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut tidak termasuk tata cara untuk pelaksanaan APBN bagi Perwakilan republik Indonesia di Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan serta Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sehingga bagi ketiga lembaga negara tersebut diperlukan pengaturan tersendiri .

Dalam kesempatan ini disampaikan bahwa untuk Lingkup Kementerian Pertahanan dan TNI telah dikeluarkan pengaturan mekanisme pembayaran APBN yang tertuang dalam Peraturan Bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan No. 67/PMK.05/2013 / No.15 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI. 

Dalam Peraturan Bersama tersebut mengatur mengenai tata cara pembayaran :
a. Belanja Pegawai ( Catatan : hanya mengatur Belanja Pegawai Non Gaji)
b. Belanja Barang
c. Belanja Modal dan
d. Belanja Lain-Lain.

DIPA di lingkungan Kemhan terdiri dari :
a. DIPA Induk
b. DIPA Petikan
c. DIPA Petikan untuk Satker Daerah
    (Satker Daerah penerima DIPA merupakan usulan dari Kemhan kepada Kementerian Keuangan)


Isi selengkapanya peraturan bersama dimaksud dapat didownload di sini KLIK > DOWNLOAD


B. GAJI INDUK JANUARI 2014 BAGI PERSONIL TNI

Sementara itu, untuk mekanisme pembayaran Gaji Induk Januari 2014 bagi personil TNI/PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan/TNI di atur melalui Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan No. S-8078/PB/2013 tanggal 11 Desember 2013.

Sebagai catatan,  sampai saat ini satuan kerja daerah  TNI  di Kab. Belu dan TTU belum masuk wilayah kerja KPPN Atambua namun masuk wilayah pembayaran pada KPPN Kupang.

Semoga bermanfaat. Tks.

Kamis, 12 Desember 2013

Tutorial Aplikasi SPM 2014 ( Bagian II/Habis )

Lanjutan Tutorial Aplikasi SPM 2014 

Klik kotak   
maka akan tampil rincian bendaharawan sesuai yang sudah kita isikan pada Referensi I. Selanjutnya pilih tombol Kembali dan pilih tombol Bendaharawan seperti tampilan dibawah ini :



Tutorial Aplikasi SPM 2014



A.  Install Aplikasi SPM 2014 terdiri dari :


 -Klik kanan Install_Aplikasi_SPM2014_v14.0.0.exe untuk yang menggunakan Windows 7 dan diatasnya.

 
 Pilih Lanjut

Rabu, 11 Desember 2013

Tutorial Update GPP/BPP POLRI 2014 tanggal 09 Desember 2013



PENJELASAN UPDATE GPP/BPP 2014 SATKER POLRI
TANGGAL 09 DESEMBER 2013

PENDAHULUAN
Pada update aplikasi kali ini hanya dilakukan update Aplikasi GPP/BPP 2014 untuk Satker Polri, tidak ada perubahan referensi apapun terkait tunjangan, sedangkan untuk Satker Polri perlu dilakukan pembaharuan aplikasi maupuan database GPP dengan jalan backup dan restore disebabkan database MyGPP satker polri yang sudah beredar masih menggunakan struktur database yang lama.

FILE UPDATE
Satker Polri : file yang harus di download ada dua yaitu :
·         AplGajiSatker_09-12-2013.exe : Aplikasi GPP / BPP versi tanggal 9 Desember 2013.
·         MyGPP_kosong_09-12-2013.exe : database MyGPP kosong.

SATKER POLRI TELAH MENGGUNAKAN UPDATE GPP VERSI 9 SEPTEMBER 2013
Untuk satker polri yang telah menggunakan update aplikasi GPP versi 9 September 2013 (update beras) – khususnya satker Pilot Project berarti aplikasi database MyGPP sudah terbaru maka proses update ini hanya menginstall file AplGajiSatekr_09-12-2013.exe saja atau merubah file Exe untuk GPP dan BPP saja pada folder C:\AplGajiSatker saja.

Tutorial UPDATE GPP Satker 2014 tanggal 09 Desember 2013



PENJELASAN UPDATE GPP SATKER
TANGGAL 09 DESEMBER 2013

PENDAHULUAN
Pada update aplikasi kali ini hanya dilakukan update Aplikasi GPP 2013 untuk Satker PNS  saja, selain itu tidak ada perubahan referensi apapun terkait tunjangan, oleh sebab itu proses update hanya dilakukan dengan mengcopy file exe Aplikasi GPP yaitu GPP2014.exe untuk satker PNS.

FILE UPDATE
Satker PNS : file yang harus di download adalah file gpp2014.rar

TATA CARA UPDATE SATKER PNS
Untuk Satker PNS ekstrak file gpp2014.rar didalamnya terdapat file GPP2014.exe dan copy paste seperti biasa ke dalam folder C:\AplGajiSatker\, lalu jalankan aplikasi seperti biasa.

Selasa, 10 Desember 2013

Satker 2013 Tidak Menerima DIPA TA 2014 dan Pengajuan Gaji Induk Januari 2014

Ilustrasi Aplikasi RKAKLDIPA
 A. SATKER TIDAK MENERIMA DIPA 2014

Direktur Pengelolaan Kas Negara melalui Surat Nomor : S-8029/PB.3/2013 tanggal 09 Desember 2013 tentang Penyampaian Data Satker Penerima DIPA TA 2013 Yang Tidak Menerima DIPA TA 2014, memberikan arahan kepada KPPN adanya tindak lanjut monitoring penyelesaian UP menjelang akhir tahun anggaran 2013 sebagai upaya preventif sehubungan dengan temuan BPK terkait Kas di Bendahara Pengeluaran.

Surat dimaksud dapat diunduh disini KLIK > DOWNLOAD

Sehubungan dengan hal tersebut maka Satuan Kerja yang tidak menerima DIPA 2014 sementara pada TA.2013 memiliki DIPA harus menyelesaikan/mempertanggungjawabkan UP yang diambilnya pada tahun anggaran 2013 itu juga, baik melalui SPM GU Nihil maupun setoran pengembalian UP yang harus diselesaikan sebelum tanggal 30 Desember 2013. Karena akan bermasalah seandainya pertanggungjawaban dilaksanakan setelah tahun anggaran 2013 atau pada tahun anggaran 2014.

Berdasarkan surat dimaksud wilayah pembayaran KPPN Atambua ada 11 Satuan Kerja yang tidak lagi menerima DIPA 2014 sampai dengan saat ini, yaitu :
1. RSU Betun ( 240242 )
2. Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Belu ( 240268 )
3. Badan Pengelola Kawasan Perbatasan Daerah Kabupaten Belu ( 240269 )
4. Dinas Kesehatan Kab. Belu ( 240272 )
5. Dinas Kesehatan Kab. Belu ( 240273 )
6. RSU Kefamenanu ( 240332 )
7. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kab. TTU ( 240354 )
8. Dinas Kesehatan Kab. TTU ( 240357 )
9.Dinas Kesehatan Kab. TTU (240358 )
10.RSUD Atambua ( 249311 )
11.Kantor Kemenag Kab. TTU ( 423189 )

B. PENGAJUAN GAJI INDUK JANUARI 2014, PAGU DAN APLIKASI  TERSEDIA

Sementara itu sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan No. SE-49/PB/2013 tanggal 09 Desember 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2013 serta Pembayaran Gaji Induk bulan Januari 2014, kepada seluruh Satuan Kerja agar segera mengunduh data pagu DIPA masing-masing yang telah tersedia melalui  http://rkakldipa.anggaran.depkeu.go.id/.

Surat Edaran Ditjen Perbendaharaan dimaksud dapat di unduh di sini KLIK > DOWNLOAD
SPM-LS/SP2D gaji induk Januari 2014 dapat diproses di KPPN meskipun DIPA 2014 belum diserahterimakan secara resmi. Untuk menhgajukan SPM dimaksud masih diperkenankan menggunakan KIPS tahun 2013. Adapun batas pengajuan SPM dapat diperpanjang sampai 20 Desember 2013 apabila Satker belum menerima pagu di maksud.

Aplikasi yang harus dipersiapkan untuk tahun anggaran 2014, khususnya untuk pengajuan Gaji Induk 2014 adalah :
- Aplikasi GPP versi 09 Desember 2013,
- Aplikasi SPM tahun 2014 dan 
- Aplikasi PIN-PPSPM2104

Aplikasi tersebut dapat di unduh di sini KLIK > DOWNLOAD 

Kamis, 05 Desember 2013

Sosialisasi Langkah-langkah Akhir T.A 2013 Dan Diskusi Bank Pos Persepsi Mitra KPPN Atambua

Mengingat pentingnya peningkatan pemahaman Bank/Pos Persepsi mitra kerja KPPN mengenai penatausahaan penerimaan negara dalam rangka pelaksanaan APBN dan Untuk meningkatkan konsolidasi serta kerjasama antara KPPN dan Bank/Pos Persepsi mitranya, KPPN Atambua mengadakan acara bertajuk “Sosialisasi” tentang Langkah-langkah Akhir Tahun Anggaran Bidang Penerimaan dengan Bank/Pos Persepsi Mitra Kerja KPPN . Acara ini digelar pada hari Rabu, 04 Desember 2013, bertempat di Aula Hotel Matahari Atambua.
Berlangsung selama kurang lebih 3 jam, sosialisasi ini Dihadiri oleh perwakilan Bank/Pos Persepsi mitra KPPN Atambua. Yang menjadi narasumber adalah Kepala KPPN Atambua, Subur Riyadi, Kepala Seksi Bank Pos Nirwono, serta Staf Seksi Bank Pos. Sosialisasi ini sendiri dibagi ke dalam 3 sesi, yaitu sambutan oleh Kepala KPPN Atambua, Pemaparan materi oleh narasumber dan terakhir diisi dengan sesi tanya jawab.

S-7885/PB/2013 Tentang Persetujuan Perubahan Besaran UP dan Pengajuan TUP

S-7885/PB/2013
Memperhatikan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. Per-42/PB/2013 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2013, untuk uang makan dan uang lembur bulan Desember 2013 dapat dibayar dengan UP maka bagi Satuan Kerja apabila menghendaki pembayaran pada bulan Desember harus menghitung ulang UP-nya agar mencukupi. Apalagi pengajuan UP/TUP/GUP batas akhirnya pada 06 Desember 2013.

Untuk menjawab itu semua, meskipun bisa dibilang sedikit terlambat ternyata telah di respon oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan mengeluarkan Surat No. S-7885/PB/2013 tanggal 04 Desember 2013.
 
Inti surat tersebut adalah :
1. Permintaan Perubahan besaran UP dan
2. Permintaan TUP ( dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan )
Apabila peruntukannya adalah pembayaran uang makan dan uang lembur bulan Desember 2013, maka tidak perlu mendapatkan persetujuan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

Isi surat selengkapanya dapat diperoleh di sini KLIK > Download

Selasa, 03 Desember 2013

Update Aplikasi SPM V 13.0.7 tanggal 03 Desember 2013

Hal yang baru pada Update Aplikasi SPM 13.0.7 tanggal 03 Desember 2013, a.l:
-  Perbaikan menu RUH SPP terkait muncul pesan isian uang muka
- Perbaikan menu RUH SPP terkait pembuatan SPP uang makan dan lembur melalui mekanisme UP
-  Perbaikan menu Transfer Pagu dan Revisi terkait pagu minus

Kepada seluruh Satuan Kerja agar segera menggunakan update aplikasi dimaksud yang telah di launching secara resmi pada tangal 03 Desember 2013.

Aplikasi dapat diperoleh di sini KLIK > DOWNLOAD 
atau langsung menghubungi Customer Service KPPN Atambua, di Jl. Diponegoro Atambua.


Peningkatan Mutu SDM Pengelola SAI dan Laporan SAI, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. NTT Rapatkan Barisan

So'e , 30 November 2013

Dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia bagi para pengelola SAI (SAKPA dan SIMAK BMN), Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. NTT, Herry Sunardjo mengajak pegawai subbagian umum (operator SAI) dan bagian umum lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. NTT untuk ikut serta dalam kegiatan Rapat Koordinasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Rapat Koordinasi Bagian Umum yang dilaksanakan mulai tanggal 29 November s.d 1 Desember 2013 di Hotel Gajah Mada, kota So’e Kabupaten Timor Tengah Selatan. Hujan lebat dan kabut dingin tidak menurunkan semangat para peserta rakor untuk tetap semangat dalam melaksanakan kegiatan dimaksud. Herry Sunardjo dalam pembukaan mengatakan dengan terselenggaranya kegiatan ini, mampu memberikan sinergi dalam bekerja sama antara Kanwil dengan KPPN dalam menciptakan laporan keuangan kementerian/lembaga yang berkualitas. Dalam kesempatan tersebut Herry Sunardjo juga memberikan materi tentang behaviour intellegence (kecerdasan perilaku) dengan menitikberatkan pada ciri-ciri seseorang yang mempunyai behaviour intelligence adalah :

work
ilustrasi
  • Cara berpikirnya efektif
  • Mempunyai kemampuan time management yang baik dan kuat
  • Mempunyai kapasitas operasional yang kuat
  • Peka terhadap deadline
  • Tidak egois, dan sangat mengutamakan team work 





Herry Sunardjo dalam pesannya juga mengatakan bahwa Kegiatan ini diharapkan mampu membawa perubahan yang signifikan bagi personal pengelola SAI dan juga bagi hasil peningkatan kualitas Laporan Keuangan oleh Instansi (KPPN dan Kanwil DJPBN Prov. NTT). Adapun beberapa kesimpulan secara garis besar dalam kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : 1. Laporan Keuangan yang Disampaikan oleh Satuan Kerja Harus Valid; 2. Meminta BAST Transfer Barang dari Pusat Maupun Barang Yang diperoleh dari Dana SKPA; 3. Laporan Keuangan dilampiri dengan Laporan SIMAK BMN dan Laporan Persediaan; 4. Penyelesaian Dana Pagu Minus; 5. Melakukan Identifikasi Data yang berpotensi menimbulkan pertanyaan seperti akun penerimaan setoran dan akun belanja sebelum disesuaikan; 6. Penyelesaian SPM GU Nihil dan Setoran SSBP Satker KPPN dilakukan sebelum 31 Desember 2013; 7. Koordinasi antara operator SAKPA, SIMAK, Persediaan, Bendahara dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2013.

Senin, 02 Desember 2013

Penipuan Atas Nama Dirjen Perbendaharaan..Waspadalah..!!!

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan memperingatkan kepada seluruh jajaran internal serta diharapkan seluruh KPPN juga menyampaikan kepada Satuan Kerja yang menjadi mitra kerjanya agar tidak menjadi korban penipuan yang mengatasnamakan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Surat dimaksud dapat diproleh di sini KLIK > DOWNLOAD

Pendataan Bendahara Pengelola APBN TA 2013

Ilustrasi
Melalui Surat Kepala KPPN Atambua No. S-1422/WPB.23/KP.0220/2013 tanggal 02 Desember 2013 yang di tujukan kepada seluruh Satuan Kerja mitra kerjanya di wilayah Kab. Belu dan Kab. Kefamenanu, disampaikan adanya pendataan Bendahara.

Bendahara yang harus mengisi data dimaksud adalah Seluruh bendahara pengeluaran, penerimaan maupun pembantu bendahara yang menjadi pengelola APBN. Data dimaksud sudah harus disampaikan di KPPN Atambua paling lambat pada Senin, 09 Desember 2013 .

Pendataan dimaksudkan al; pemetaan keadaan Bendahara sehubungan dengan syarat pengangkatan dan pemberhentian Bendahara dan Rencana pengaturan sertifikasi Bendahara, Jumlah DIPA yang dikelola per Bendahara, dll.

Formulir isian dimaksud dapat diperoleh di sini KLIK > DOWNLOAD.

Perdirjen No. 44/PB/2013 tanggal 29 Nov. 2013 - Perubahan Juknis Revisi 2013

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan No.166/PMK.02/2013  maka Direktur Jenderal Perbendaharaan juga segera mengeluarkan petunjuk teknis pelaksanaannya dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 44/PB/2013 tentang Perubahan Atas Perdirjen No.12/PB/2013 tentang Juknis Revisi Anggaran Yang Menjadi Bidang Tugas Ditjen Perbendaharan.


materi pokok revisi dimaksud adalah petunjuk teknis lanjutan atas perpanjangan batas waktu revisi sebagaimana telah ditetapkan dalam PMK sebelumnya .

Perdirjen dimaksud selengkapanya dapat di download di sini KLIK > DOWNLOAD