PERHATIAN ... Aplikasi SPM Versi 14.1.0 ( terintegrasi dengan Aplikasi Perencanaan Kas / RENKAS G2 untuk Satker ) telah tersedia di Menu Download-Aplikasi... Terima kasih ..

PERATURAN

  1. PP No. 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN 
  2. PMK No.190/PMK.05/2012 tentang Tata cara Pembayaran Dalam rangka Pelaksanaan APBN 
  3. PMK No. 163/PMK.05/2013 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran
  4. Perdirjen Perbendaharaan No.42/PB/2013 Tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir TA. 2013 
  5. PMK 166/PMK.02/2013 Tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 32/PMK.02/2013 Tentang Tata Cara revisi Anggaran TA 2013 
  6. Slide Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran 2013 
  7. Perdirjen 44/PB/2013 Tentang Perubahan atas Perdirjen 12/PB/2013 tentang Juknis Revisi Anggaran Yang Menjadi Bidang Tugas Ditjen Perbendaharaan
  8. Formulir isian pendataan Bendahara 2013
  9. Surat adanya Penipuan Yang Mengatasnamakan Direktur Jenderal Perbendaharaan
  10. S-7885/PB/2013 Tentang Persetujuan Perubahan Besaran UP dan Pengajuan TUP
  11. S-8029/PB.3/2013 tentang Penyampaian Data Satker Penerima DIPA TA 2013 yang Tidak Menerima DIPA TA.2014 
  12. SE-49/PB/2013 tentang Juknis Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran pada Akhir TA 2013 Serta Pembayaran gaji Induk Januari 2014
  13. Perdirjen 43/PB/2013 tentang Tata cara pembayaran Belanja Pegawai pada Satker Kepolisian Negara RI 
  14. Perdirjen 38/PB/2012 tentang Juknis Pengalihan Pengelolaan Adm Belanja Pegawai Anggota Kepolisian Negara RI / PNS Polri dari KPPN Kepada Satker Lingkungan Kepolisian 
  15. S-7899/PB/2013 tentang Pengalihan Pengelolaan Adm Belanja Peg Polri dari KPPN ke Satker Polri Pasca Pilot Project 
  16. S-8078/PB/2013 tentang Mekanisme Pembayaran Gaji Induk Bln Januari 2014 bagi Personil TNI/PNS pada Satker di Lingkungan Kemenhan dan TNI 
  17. Peraturan Bersama Menkeu dan Menhan No PMK.67/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan APBN di lingkungan TNI 
  18. Lampiran PMK 67/PMK.05/2013 tentang mekanisme APBN di Lingkungan Kemenhan dan TNI
  19. SE-51/PB/2013 tentang Juknis Pembayaran Jaminan Kesehatan Hakim Ad Hoc di Lingkungan MA dan Badan Peradilan di Bawahnya
  20. SE-26/PB/2013 tentang Tunjangan Khusus Wilayah Pulau Kecil Terluar dan/ Perbatasan - POLRI 
  21. SE-38/PB/2013 Uang Kehormatan anggota KPU  
  22. SE-38/PB/2012 tentang Besaran Gaji Hakim berdasar PP 94/2012 dan Tunjangan Kemahalan 
  23. SE-06/PB/2013 tentang Besaran Tunjangan Hakim AD HOC berdasar PP 5/2013 
  24. Per-43/PJ/2013 tentang Bentuk dan Isi Surat Setoran PBB tmt. tahun 2014

    Tidak ada komentar:

    Posting Komentar

    Himbauan : Mohon komentar saran dan pendapat tidak keluar dari tema pokok bahasan dan menghindari hal hal yang berbau sara, porno, fitnah, kekerasan dan pelecehan. Komentar yang tidak mematuhi himbauan diluar tanggung jawab admin dan akan segera di hapus.

    Langganan: Postingan (Atom)